1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia
Bangsa Indonesia telah melewati dinamika yang luar biasa. Dinamika tersebut terlihat dalam catatan sejarah, yakni:
(1) sejak kedatangan nenek moyang dari Yunan (Dataran Cina Selatan),
(2) datangnya pengaruh Hindu-Budha dari India,
(3) datangnya pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat,
(4) datangnya kaum kolonialis dan imperialis yang membelenggu kehidupan bangsa Indonesia,
(5) pendobrakan bangsa Indonesia terhadap kekuatan kolonialis dan imperialis yang dilanjutkan dengan penegakan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, dan
(6) adanya isu-isu baru yang berkaitan dengan demokratisasi, isu-isu penegakan HAM, isu-isu yang berhubungan dengan sekularisasi, efisiensi, industrialisasi, dan lain sebagainya yang mewarnai peri kehidupan bangsa Indonesia.
Sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia telah dan sedang menggalakkan pembangunan masyarakat ke arah modernisasi. Modernisasi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itulah disusun tahapan-tahapan pembangunan secara sistematis, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, keadilan, pemerataan, perdamaian, dan keamanan nasional. Pembangunan juga mengemban misi perubahan sosial sehubungan dengan adanya usaha untuk mengubah sikap mental masyarakat Indonesia dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju masyarakat yang bersifat modern.
Sehubungan dengan lambannya proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, Koentjaraningrat menyatakan adanya beberapa mentalitas negatif yang ada pada diri bangsa Indonesia sebagai akibat dari kekejaman kolonialis Belanda. Mentalitas negatif yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Mentalitas yang lebih berorientasi pada jumlah (kuantitas) daripada mutu (kualitas). Sifat tersebut menyebabkan berbagai barang yang diproduksi oleh bangsa Indonesia terkesan asal jadi dan tidak memuaskan.
2. Mentalitas yang suka menghalalkan berbagai cara demi tercapainya maksud dan tujuan yang diinginkan. Mentalitas tersebut telah menyebabkan bangsa Indonesia terbiasa untuk mengambil jalan pintas dan tidak wajar dalam mengejar kekuasaan dan wewenang. Mentalitas tersebut juga menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
3. Mentalitas rendah diri sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Akibat mentalitas tersebut, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak menghargai hasil karya maupun kebudayaan sendiri dan cenderung menghargai hasil karya dan kebudayaan asing yang dianggap lebih hebat dan lebih modern. Padahal, untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia harus lebih mencintai barang-barang produksi dalam negeri.
4. Mentalitas yang tidak disiplin sehingga proses pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Beberapa contoh mentalitas yang tidak disiplin tersebut antara lain adalah penggunaan waktu yang sering tidak tepat, penggunaan tenaga maupun biaya yang tidak efisien dan tidak efektif.
5. Mentalitas suka mengabaikan tanggung jawab. Mentalitas yang sering mengabaikan tanggung jawab tersebut telah memperlamban proses pembangunan karena berlawanan dengan nilai-nilai profesionalitas. Tanggung jawab dan profesionalisme merupakan faktor penting yang menopang pelaksanaan pembangunan.
Selain itu ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap keterbelakangan bangsa Indonesia, yakni pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tradisi yang berorientasi pada rasa kepantasan dan kepatutan, gejolak politik, dan kondisi sosial kultural.
a. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat
Laju ekonomi yang dicapai oleh bangsa Indionesia tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
b. Tradisi yang berorientasi pada rasa kepantasan dan kepatutan
Bangsa Indonesia mewarisi suatu tardisi yang dalam istilah Jawa dikenal dengan ewuh pakewuh. Tradisi serupa ini telah mewarnai hubungan antarmanusia dan hubungan kerja sama yang diwarnai oleh adat kebiasaan yang berorientasi pada nilai kepantasan dan nilai kepatutan.
c. Gejolak politik
Sejak proklamasi kemerdekaan, kehidupan politik bangsa Indonesia sering diwarnai oleh gejolak politik. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah harus berhadapan dengan berbagai ancaman dan tantangan dari kekuatan asing, terutama Belanda. Disamping itu bangsa Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air, di antaranya adalah: (1) peristiwa PKI Madiun, gerakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Aceh, (3) gerakan separatis Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Azis, dan sebagainya.
Pada tahun 1965 tragedi nasional telah melanda kehidupan politik bangsa Indonesia. Gerakan 30 September, atau G30S/PKI telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Peristiwa G30S/PKI tersebut telah memberikan luka yang sangat mendalam dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
Peristiwa G30S/PKI tersebut sekaligus pertanda bagi proses suksesi kepemimpinan nasional. Orde Lama digantikan dengan Orde Baru yang berusaha meletakkan dasar-dasar kehidupan politik bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semangat Orde Baru adalah semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Boleh dikatakan, pembangunan masyarakat Indonesia baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni pada tahun 1969 dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)-nya.
Pada bulan Mei 1998 gejolak politik kembali menggejala dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Berbagai lapisan rakyat melakukan aksi demonstrasi menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demonstrasi tersebut berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk lengser. Untuk kemudian secara berturut-turut presiden republik Indonesia dipegang oleh Prof. Dr. Eng. B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.Tetapi, pergantian kepemimpinan belum berarti menghilangkan gejolak politik di tanah air. Sebagai negara demokrasi, nilai-nilai demokrasi haruslah diterapkan dalam segala bidang. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, nilai-nilai demokrasi belum berhasil diterapkan dengan baik, tak mengherankan jika selama pemerintahan orde baru bahkan hingga sekarang berbagai isu seperti demokratisasi, penegakan HAM, dan gerakan separatisme di berbagai daerah masih menghantui kehidupan politik Indonesia. Di sisi lain, kehidupan ekonomi masyarakat masih memperlihatkan kesenjangan yang luar biasa. Keadaan tersebut diperparah lagi dengan isu terorisme yang sengaja dihembuskan oleh Amerika Serikat. Kondisi-kondisi politik seperti itu telah menyebabkan tersendat-sendatnya proses pembangunan bangsa Indonesia.
Pembangunan masyarakat Indonesia harus dilaksanakan secara bertahap. Program pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan lapangan kerja yang memadai, menggalakkan pembangunan di daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal, serta pengentasan kemiskinan.
Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, terlebih dahulu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus peningkatan masyarakat Indonesia agar dapat berkembang sebagai masyarakat yang maju dan mandiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas akan mendorong produktivitas nasional yang diwujudkan dalam bentuk peran serta secara aktif dalam berwira usaha. Selanjutnya, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kondisi tersebut menjadi syarat utama bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang tertib dan dinamis.
1). Pembangunan dalam bidang pertanian
Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu, sebagai negara sudah selayaknya jika pembangunan pada sektor pertanian mendapat perhatian khusus.
2). Pembangunan dalam bidang pendidikan
Belakangan ini pembangunan dalam bidang pendidikan banyak disorot oleh para pemerhati pendidikan. Bahkan, tidak sedikit pakar yang menyarankan adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saran - saran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan produktivitas efektivitas, efisiensi, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Usaha tersebut merupakan prasyarat untuk melaksanakan pembangunan pada sektor industri dan sektor pertanian yang bertujuan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
2. Dampak Modernisasi dan Pembangunan bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia
Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dalam rangka modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari kehidupan yang bersifat tradisional menuju kehidupan yang lebih maju dan modern. Modernisasi yang berawal dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada akhirnya juga menyentuh pada bidang-bidang kehidupan lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dengan demikian terlihat betapa eratnya kaitan antara pembangunan dan modernisasi. Modernisasi mustahil dapat dilakukan tanpa adanya pembangunan yang mantap. Dengan kata lain, modernisasi dilakukan melalui tahapan-tahapan pembangunan yang telah diprogram.
Beberapa masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari proses pembangunan dan modernisasi antara lain adalah kesenjangan sosial ekonomi, kenakalan remaja, kriminalitas, dan pencemaran lingkungan;
a. Kesenjangan sosial ekonomi
Dalam bahasa yang sederhana, kesenjangan dapat dikatakan sebagai ketidaksesuaian antara harapan-harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak seimbang akibat adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi, terutama dalam hal keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.
b. Kenakalan remaja
Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk kelainan sikap dan tingkah laku di kalangan para remaja yang melanggar sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya kenakalan remaja, yakni yang berasal dari dalam diri para remaja (faktor intern) dan yang berasal dari luar diri para remaja (faktor ekstern).
c. Kriminalitas
Pembangunan dan modernisasi telah mengembangkan perkotaan sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mayarakat pedesaan. Dari tahun ke tahun masyarakat pedesaan berbondong-bondong menuju kota untuk mengadu nasib. Namun demikian lapangan kerja yang tersedia di kota tidak sebanding dengan banyaknya pendatang baru. Akibatnya, terjadi penumpukan tenaga di perkotaan. Fenomena seperti ini akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kemiskinan yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan memicu kriminalitas.
d. Pencemaran lingkungan
Setiap manusia mendambakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, bebas dari berbagai ancaman yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Namun demikian, pembangunan yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan (AMDAL) sering menimbulkan mala petaka, yakni berupa pencemaran lingkungan.
1) Pencemaran udara, yakni disebabkan oleh adanya asap atau gas buangan yang tidak terkendali dari kendaraan-kendaraan bermotor, cerobong-cerobong pabrik, dan sebagainya sehingga mengganggu pernapasan.
2) Pencemaran air, yakni pencemaran yang disebabkan oleh adanya limbah-limbah industri, limbah-limbah rumah tangga, dan sebagainya yang dibuang secara sembarangan sehingga air berubah menjadi kotor dan beracun.
3) Pencemaran tanah, yakni pencemaran yang disebabkan oleh limbah-limbah padat seperti plastik dan bahan-bahan sintetis lainnya yang secara kimiawi tidak dapat diuraikan oleh tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
(R.G)
